PROSEDUR PELAYANAN ADMINISTRASI UNIT RAWAT JALAN

Pelayanan Administrasi Rumah Sakit

Secara etimologis, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dahlan, dkk., 1995:646) menyatakan pelayanan ialah “usaha melayani kebutuhan orang lain”. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan kepada konsumen atau pelanggan yang dilayani, yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki.

Administrasi secara sempit didefinisikan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Pengertian administrasi secara sempit ini lebih dikenal dengan istilah Tata Usaha.

Rumah sakit itu adalah sebuah fasilitas, sebuah institusi dan sebuah organisasi. Untuk mengatur sebuah rumah sakit dengan baik maka seseorang harus mendefinisikan dengan tepat, mengetahui fungsi dan tujuan, mengetahui ruang lingkup serta administrasi yang dijalankan dan hambatan yang dilalui sebuah rumah sakit. (Tjandra, 2004)

Administrasi rumah sakit adalah suatu proses kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengkoordinasian dan penilaian terhadap sumber, tatacara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhituntutan terhadap kesehatan, perawatan serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat (Azrul, 2010).

Menurut Azrul Azwar dalam bukunya “Pengantar Ilmu Administrasi Kesehatan” fungsi administrasi dibedakan atas 4 macam, yakni :

1. Perencanaan termasuk perencanaan pembiayaan.
2. Pengorganisasian, yang di dalamnya termasuk penyusunan staff.
3. Pelaksanaan, yang di dalamnya termasuk pengerahan dan pengkoordinasian.
4. Penilaian, yakni dalam rangka melihat apakah rencana yang telah disusun dapat dicapai atau tidak.

Dalam pencapaian tujuan tersebut, administrasi kesehatan melibatkan banyak pihak, diantaranya pemerintah, asuransi, apotik, dan rumah sakit. Namun dalam administrasi kesehatan ini tidak hanya pelayanan pengobatan tetapi juga bersifat preventif (pencegahan).

Menurut Azrul Azwar dalam bukunya, mengatakan karena keadaan sehat yang ingin dicapai adalah untuk seluruh masyarakat, dan untuk itu setiap orang seyogyanya menerapkan prinsip kesehatan masyarakat, maka dalam membicarakan administrasi kesehatan tidak boleh pula melepaskan diri dari konsep ilmu kesehatan masyarakat.

 

Prosedur Administrasi Unit Rawat Jalan

1. Pasien datang di bagian admisi dan diterima oleh petugas admisi;
2. Petugas menanyakan apakah pasien tersebut merupakan pasien baru (pasien yang baru pertama kali berkunjung, tidak membawa kartu berobat dan kehilangan kartu) atau pasien lama;
3. Jika pasien tersebut adalah pasien baru, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sbb:
   1. Petugas pendaftaran melengkapi formulir rekam medis penerimaan pasien baru dengan mewawancarai pasien tersebut;
   2. Petugas pendaftaran mencetak KIB (Kartu Identitas Berobat) dan IUP (Index Utama Pasien);
   3. Petugas pendaftaran menyerahkan KIB kepada pasien;
   4. Petugas pendaftaran membawa formulir rekam medis pasien kepoli / unit pelayanan yang dituju;
   5. Di Unit Pelayanan / Poliklinik:
   6. Petugas di unit pelayanan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien;
   7. Apakah pasien perlu dirujuk ke unit pelayanan penunjang yang lain?
   8. Jika Ya petugas, maka petugas membawa formulir rujukan ke unit yang dituju;
   9. Jika tidak, maka pasien / keluarganya dipersilahkan mengambil obat di bagian farmasi;
   10. Kemudian petugas mempersilahkan pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir.
4. Jika pasien tersebut adalah pasien lama, maka petugas pendaftaran mendaftar pasien sebagai berikut:
   1. Petugas menerima dan meneliti kartu identitas berobat pasien;
   2. Petugas pendaftaran mendaftar pasien sesuai dengan pelayanan yang akan dituju dengan mewawancarai pasien tersebut;
   3. Petugas membuat tracer berdasarkan KIB pasien;
   4. Petugas mengambil berkas rekam medis pasien ke Filing sesuai dengan tracer tersebut;
5. Apakah berkas rekam medis pasien sudah terkumpul?
   1. Jika berkas belum terkumpul, maka petugas menunggu sampai berkas terkumpul banyak di bagian admisi;
   2. Jika berkas sudah terkumpul, maka petugas mendistribusikan semua berkas rekam medis pasien ke poliklinik yang dituju;
   3. Di Unit Pelayanan / Poliklinik:
   4. Petugas di unit pelayanan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien;
   5. Apakah pasien perlu dirujuk ke unit pelayanan penunjang yang lain?
   6. Jika Ya, maka petugas membawa formulir ke unit yang dituju;
   7. Jika tidak maka pasien dipersilahkan mengambil obat di bagian farmasi;
   8. Petugas mempersilahkan pasien menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir;
   9. Petugas mempersilahkan pasien pulang;
6. Jika prosedur diatas tidak diindahkan oleh petugas admisi dan terkait, maka, petugas yang bersangkutan mendapatkan sangsi oleh pihak manajemen maupun direktur.

 

 

Daftar Pustaka

Aditama, Tjandra Yoga. 2003. Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Jakarta : UI-Press

Azwar. Azrul. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta : PT Bina Rupa Aksara

Manajemen Pelayanan Farmasi

1. Pengertian Pelayanan Farmasi

Pelayanan farmasi rumah sakit merupakan salah satu kegiatan di rumah sakit yang menunjang pelayanan kesehatan yang bernutu. Hal tersebut di perjelaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit, yang menyebutkan bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang tejangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau. Selanjutnya dinyatakan bahwa pelayanan Sediaan Farmasi di Rumah Sakit harus mengikuti Standar Pelayanan Kefarmasian yang selanjutnya diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pelayanan Kefarmasian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menyelesaikan masalah terkait Obat. Tuntutan pasien dan masyarakat akan peningkatan mutu Pelayanan Kefarmasian, mengharuskan adanya perluasan dari paradigma lama yang berorientasi kepada produk (drug oriented) menjadi paradigma baru yang berorientasi pada pasien (patient oriented) dengan filosofi Pelayanan Kefarmasian (pharmaceutical care).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan Kefarmasian juga dinyatakan bahwa dalam menjalankan praktek kefarmasian pada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian, Apoteker harus menerapkan Standar Pelayanan Kefarmasian yang  diamanahkan untuk diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dan perkembangan konsep Pelayanan Kefarmasian, perlu ditetapkan suatu Standar Pelayanan Kefarmasian dengan Peraturan Menteri Kesehatan, sekaligus meninjau kembali Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

 

2. Tujuan Pelayanan Farmasi

• Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat darurat, sesuai dengan keadaan pasien maupun fasilitas yang tersedia;
• Menyelenggarakan kegiatan pelayanan profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi;
• Melaksanakan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) mengenai obat;
• Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku;
• Melakukan dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan;
• Mengawasi dan memberi pelayanan bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan;
• Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metode.

 

3. Fungsi Pelayanan Farmasi

1) Pengelolaan Perbekalan Farmasi

1. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit
2. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal
3. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang berlaku
4. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit
5. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlaku
6. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian
7. Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di rumah sakit

2) Pelayanan Kefarmasian dalam Penggunaan Obat dan Alat Kesehatan

1. Mengkaji instruksi pengobatan/resep pasien
2. Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan
3. Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan
4. Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan
5. Memberikan informasi kepada petugas kesehatan pasien/keluarga
6. Memberi konseling kepada pasien/keluarga
7. Melakukan pencampuran obat suntik
8. Melakukan penyiapan nutrisi parenteral
9. Melakukan penanganan obat kanker
10. Melakukan penentuan kadar obat dalam darah
11. Melakukan pencatatan setiap kegiatan
12. Melaporkan setiap kegiatan

 

4. Standar Pelayanan Farmasi

Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1027/MENKES/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah mensyaratkan apotek harus memiliki : ruang tunggu yang nyaman bagi pasien, tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien (termasuk penempatan brosur/materi informasi), ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien, keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien, dan ruang racikan.

Pengaturan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek bertujuan untuk:

1. Meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;
2. Menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan
3. Melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar:

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
2. Pelayanan farmasi klinik.

 

5. Indikator Pelayanan Farmasi

1. Waktu tunggu pelayanan
2. Obat jadi : ≤ 30 menit
3. Racikan : ≤ 60 menit
4. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat : 100%
5. Kepuasan pelanggan : ≥ 80%
6. Penulisan resep sesuai formularium : 100%

 

6. Kebijakan dan Prosedur Pelayanan Farmasi

Semua kebijakan dan prosedur yang ada harus tertulis dan dicantumkan tanggal dikeluarkannya peraturan tersebut. Peraturan dan prosedur yang ada harus mencerminkan standar pelayanan farmasi mutakhir yang sesuai dengan peraturan dan tujuan dari pada pelayanan farmasi itu sendiri.

• Kriteria kebijakan dan prosedur dibuat oleh kepala instalasi, panitia/komite farmasi dan terapi serta para apoteker.
• Obat hanya dapat diberikan setelah mendapat pesanan dari dokter dan apoteker menganalisa secara kefarmasian. Obat adalah bahan berkhasiat dengan nama generik atau nama dagang.
• Kebijakan dan prosedur yang tertulis harus mencantumkan beberapa hal berikut :
  1. macam obat yang dapat diberikan oleh perawat atas perintah dokter
  2. label obat yang memadai
  3. daftar obat yang tersedia
  4. gabungan obat parenteral dan labelnya
  5. pencatatan dalam rekam farmasi pasien beserta dosis obat yang diberikan
  6. pengadaan dan penggunaan obat di rumah sakit
  7. pelayanan perbekalan farmasi untuk pasien rawat inap, rawat jalan, karyawan dan pasien tidak mampu
  8. pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, pembuatan/produksi, penyimpanan, pendistribusian dan penyerahan
  9. pencatatan, pelaporan dan pengarsipan mengenai pemakaian obat dan efek samping obat bagi pasien rawat inap dan rawat jalan serta pencatatan penggunaan obat yang salah dan atau dikeluhkan pasien
  10. pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi
  11. pemberian konseling/informasi oleh apoteker kepada pasien maupun keluarga pasien dalam hal penggunaan dan penyimpanan obat serta berbagai aspek pengetahuan tentang obat demi meningkatkan derajat kepatuhan dalam penggunaan obat
  12. apabila ada sumber daya farmasi lain disamping instalasi maka secara organisasi dibawah koordinasi instalasi farmasi
  13. prosedur penarikan/penghapusan obat
  14. pengaturan persediaan dan pesanan
  15. penyebaran informasi mengenai obat yang bermanfaat kepada staf
  16. masalah penyimpanan obat yang sesuai dengan peraturan/undang-undang
  17. pengamanan pelayanan farmasi dan penyimpanan obat harus terjamin
  18. prosedur yang harus ditaati bila terjadi kontaminasi terhadap staf
• Harus ada sistem yang mendokumentasikan penggunaan obat yang salah dan atau mengatasi masalah obat.
• Kebijakan dan prosedur harus konsisten terhadap sistem pelayanan rumah sakit lainnya.

 

Daftar Pustaka

• Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs
• Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014, Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit
• http://pharmacyrspuriindah.blogspot.co.id/2009/02/standar-pelayanan-farmasi.html diakses tanggal 15 Juni 2017

Manajemen Pelayanan Rekam Medis

1.  Pengertian Pelayanan Rekam Medis

Rekam medis merupakan berkas/dokumen penting bagi setiap instansi rumah sakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2008:1), rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang rekam medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Sedangkan menurut Huffman dalam Fajri (2008:5) rekam medis adalah fakta yang berkaitan dengan keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.

Dengan melihat ketiga pengertian di atas dapat dikatakan bahwa suatu berkas rekam medis mempunyai arti yang lebih luas daripada hanya sekedar catatan biasa, karena didalam catatan tersebut sudah memuat segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar untuk menentukan tindakan lebih lanjut kepada pasien.

 

2.  Kegunaan Rekam Medis

Menurut Depkes RI (1994) kegunaan berkas rekam medis dapat di lihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah :

1. Aspek Administrasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi, karena Isinya  menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis

Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.

3. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai  hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan, dalam rangka usaha untuk menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

4. Aspek Keuangan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

5. Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian, karena isinya menyangkut data / informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang kesehatan.

6. Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan, karena isinya menyangkut data / informasi tentang perkembangan kronologis dan kegiatan pelayanan medik yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi si pemakai.

7. Aspek Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan laporan rumah sakit.

Dengan melihat beberapa aspek tersebut diatas, rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antara pasien dengan pemberi pelayanan saja. Kegunaan rekam medis secara umum adalah:

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian didalam memberikan pelayanan, pengobatan, perawatan kepada pasien.
2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan / perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.
3. Sebagai bukti tertulis atas segala tindakan pelayanan, perkembangan penyakit dan pengobatan selama pasien berkunjung / dirawat di rumah sakit.
4. Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada pasien.
5. Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun Dokter dan tenaga kesehatan dan lainnya.
6. Menyediakan data-data khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
7. Sebagai dasar ingatan penghitungan biaya pembayaran pelayanan medik pasien.
8. Menjadi sumber ingatan yang harus didokumentasikan.

 

3.  Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam rekam medis sebuah rumah sakit

Menurut Permenkes Nomor 269 Tahun 2008

Pasal 2

(1) Rekam medis harus dibuat secara tertulis, lengkap dan jelas atau secara elektronik.

(2) Penyelenggaraan rekam medis dengan menggunakan teknologi informasi elektronik diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 3

(1) Isi rekam medis untuk pasien rawat jalan pada sarana pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya memuat

1. identitas pasien;
2. tanggal dan waktu;
3. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
4. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
5. diagnosis;
6. rencana penatalaksanaan;
7. pengobatan dan/atau tindakan;
8. pelayanan lainyang telah diberikan kepada pasien;
9. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik; dan
10. persetujuan tindakan bila diperlukan.

(2) Isi rekam medis untuk pasien rawat inap dan perawatan satu hari sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas pasien;
2. tanggal dan waktu;
3. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
4. hasil pemerisaan fisik dan penunjang medik;
5. diagnosis:
6. rencana penatalaksanaan;
7. pengobatan dan/atau tindakan;
8. persetujuan tindakan bila diperlukan;
9. catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.
10. ringkasan pulang (discharge summary);
11. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehalan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
12. pelayanan lain yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tertentu; dan
13. untuk pasien kasus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

(3) Isi rekam medis untuk pasien gawat darurat sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas pasien;
2. kondisi saat pasien tiba di sarana pelayanan kesehatan;
3. identitas pengantar pasien;
4. tanggal dan waktu;
5. hasil anamnesis, mencakup sekurang-kurangnya keluhan dan riwayat penyakit;
6. hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medik;
7. diagnosis;
8. pengobatan dan/atau tindakan;
9. ringkasan kondisi pasien sebelum meninggalkan pelayanan unit gawat darurat dan rencana tindak lanjut;
10. nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan;
11. sarana transportasi yang digunakan bagi pasien yang akan dipindahkan ke sarana pelayanan kesehatan lain; dan
12. pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

(4) Isi rekam medis pasien dalam keadaan bencana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambah denqan:

1. jenis bencana dan lokasi di mana pasien ditemukan;
2. kategori kegawatan dan nomor pasien bencana masal; dan
3. identitas yang menemukan pasien;

(5) Isi rekam medis untuk pelayanan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

(6) Pelayanan yang diberikan dalam ambulans atau pengobatan masal dicatat dalam rekam medis sesuai ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (3) dan disimpan pada sarana pelayanan kesehatan yang merawatnya.

Pasal 4

(1) Ringkasan pulang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) harus dibuat o!eh dokter atau dokter gigi yang melakukan perawatan pasien.

(2) Isi ringkasan pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

1. identitas pasien;
2. diagnosis masuk dan indikasi pasien dirawat;
3. ringkasan hasil pemeriksaan fisik dan penunjang, diagnosis akhir, pengobatan, dan tindak lanjut; dan
4. nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan pelayanan kesehatan.

 

4. Pengertian Informed Consent

Informed consent atau Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Permenkes 290, 2008)

Fungsi Informed Consent

1. Bagi pasien, merupakan media untuk menentukan sikap atas tindakan medis yang mengandung risiko atau akibat.
2. Bagi dokter, merupakan sarana untuk mendapatkan legitimasi (pembenaran, atau pengesahan) atas tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, karena tanpa informed consent maka tindakan medis dapat berubah menjadi perbuatan melawan hukum. Dengan informed consent maka dokter terbebas dari tanggungjawab atas terjadinya risiko atau akibat lain, karena telah diinformasikan didepan, sedangkan apabila tanpa informed consent maka risiko dan akibat lain menjadi tanggungjawab dokter.

 

Yang wajib memberikan informasi kepada pasien

Sesuai permenkes 290 tahun 2008 pasal 10 yang berhak memberikan penjelasan adalah:

1. Diberikan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya.
2. Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawatnya berhalangan untuk memberikan penjelasan secara langsung, maka pemberian penjelasan harus didelegasikan kepada dokter atau dokter gigi lain yang kompeten.
3. Tenaga kesehatan tertentu dapat membantu memberikan penjelasan sesuai dengan kewenangannya
4. Tenaga kesehatan tertentu adalah tenaga kesehatan yang ikut memberikan pelayanan kesehatan secara lanngsung kepada pasien.

 

Pasien yang berhak mendapatkan informasi

• Pasien tersebut sudah dewasa

Masih terdapat perbedaan pendapat pakar tentang batas usia dewasa, namun secara umum bisa digunakan batas 21 tahun. Pasien yang masih dibawah batas umur ini tapi sudah menikah termasuk kriteria pasien sudah dewasa.

• Pasien dalam keadaan sadar

Hal ini mengandung pengertian bahwa pasien tidak sedang pingsan, koma, atau terganggu kesadarannya karena pengaruh obat, tekanan kejiwaan, atau hal lain. Berarti, pasien harus bisa diajak berkomunikasi secara wajar dan lancar.

• Pasien dalam keadaan sehat akal.

Jadi yang paling berhak untuk menentukan dan memberikan pernyataan persetujuan terhadap rencana tindakan medis adalah pasien itu sendiri.

Pasien yang tidak berhak mendapatkan informasi

• Bukan anggota keluarga pasien atau permintaan khusus dari pasien untuk merahasiakan informasi medis kepada siapapun. Pasien yang tidak berhak adalah yang masih anak-anak, pasien yang terganggu kesadarannya, tidak mampu berkomunikasi secara wajar dan pasien yang mengalami retardasi mental atau riwayat penyakit mental.

Penjelasan Informasi yang harus disampaikan kepada pasien mencakup:

• Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran
• Tujuan tindakan
• Alternatif tindakan dan risikonya
• Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi
• Prognosis terhadap tindakan
• Perkiraan biaya

 

Kelengkapan yang harus ada dalam informed consent

1. Tanda Tangan dan Nama Dokter
2. Tanda Tangan dan Nama Wali/Keluarga dan Perawat Yang Mendampingi
3. Identitas pasien pada umumnya antara lain nama pasien, nomor rekam medis, umur dan alamat.
4. Diagnosa dan Tindakan
5. Isi persetujuan/ penolakan
6. Tempat, tanggal dan jam dibuat pernyataan

 

 

Referensi

Permenkes 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Medis

Permenkes 269 Tahun 2008 Tentang Rekam Medis

 

Pelayanan Rawat Inap yang Baik untuk Pasien Asuransi dan Non Asuransi

1.  Pengertian pelayanan rawat inap

Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin yang mengharuskan penderita menginap karena penyakitnya.

Pelayanan rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien masuk rumah sakit yang menempati tempat tidur perawatan untuk keperluan observasi, diagnosa, terapi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan medik lainnya (Depkes RI 1997 yang dikutip dari Suryanti (2002)).

 

2.  Tujuan Pelayanan Rawat Inap

• Membantu penderita memenuhi kebutuhannya sehari-hari sehubungan dengan penyembuhan penyakitnya.
• Mengembangkan hubungan kerja sama yang produktif baik antara unit maupun antara profesi.
• Menyediakan tempat/ latihan/ praktek bagi siswa perawat.
• Memberikan kesempatan kepada tenaga perawat untuk meningkatkan keterampilannya dalam hal keperawatan.
• Meningkatkan suasana yang memungkinkan timbul dan berkembangnya gagasan yang kreatif.
• Mengandalkan evaluasi yang terus menerus mengenai metode keperawatan yang dipergunakan untuk usaha peningkatan.
• Memanfaatkan hasil evaluasi tersebut sebagai alat peningkatan atau perbaikan praktek keperawatan dipergunakan.

 

3.  Standar Pelayanan Rawat Inap

Menurut Keputusan Menteri kesehatan Nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat inap di rumah sakit adalah sebagai berikut:

1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap adalah Dokter spesialis, dan perawat dengan minimal pendidikan D3.
2. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100 % adalah dokter
3. Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap terdiri dari anak, penyakit dalam, kebidanan, dan bedah.
4. Jam visit Dokter Spesialis adalah pukul 08.00 – 14.00 setiap hari kerja.
5. Kejadian infeksi pasca operasi kurang dari 1,5 %.
6. Kejadian Infeksi Nosokomial kurang dari 1,5 %.
7. Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian  100% terpenuhi
8. Kematian pasien > 48 jam kurang dari 0,24 %.
9. Kejadian pulang paksa kurang dari 5 %.
10. Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.
11. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB lebih dari 60% dan terlaksanana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit  juga lebih dari 60%
12. Ketersediaan pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan pelayanan jiwa  terdiri dari NAPZA, Gangguan Psikotik, Gangguan Nerotik,  dan Gangguan Mental Organik
13. Tidak adanya kejadian  kematian pasien gangguan  jiwa karena bunuh diri 100%
14. Kejadian re-admission pasien gangguan jiwa dalam waktu ≤ 1 bulan adalah 100%
15. Lama hari perawatan  pasien gangguan jiwa kurang dari 6 minggu.

 

4.  Indikator Mutu Pelayanan Rawat Inap

Indikator-indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap :

1. BOR (Bed Occupancy Ratio = Angka penggunaan tempat tidur)

BOR menurut Huffman (1994) adalah “the ratio of patient service days to inpatient bed count days in a period under consideration”. Sedangkan menurut Depkes RI (2005), BOR adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai parameter BOR yang ideal adalah antara 60-85% (Depkes RI, 2005).

2. AVLOS (Average Length of Stay = Rata-rata lamanya pasien dirawat)

AVLOS menurut Huffman (1994) adalah “The average hospitalization stay of inpatient discharged during the period under consideration”. AVLOS menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan, apabila diterapkan pada diagnosis tertentu dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari (Depkes, 2005).

3. TOI (Turn Over Interval = Tenggang perputaran)

TOI menurut Depkes RI (2005) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari.

4. BTO (Bed Turn Over = Angka perputaran tempat tidur)

BTO menurut Huffman (1994) adalah “…the net effect of changed in occupancy rate and length of stay”. BTO menurut Depkes RI (2005) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali.

5. NDR (Net Death Rate)

NDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit.

6. GDR (Gross Death Rate)

GDR menurut Depkes RI (2005) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar.

 

5.  Prosedur dan Prinsip Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit

Menurut Revans (1986) bahwa pasien yang masuk pada pelayanan rawat inap akan mengalami tingkat proses transformasi, yaitu:

1. Tahap Admission, yaitu pasien dengan penuh kesabaran dan keyakinan dirawat  tinggal di rumah sakit.
2. Tahap Diagnosis, yaitu pasien diperiksa dan ditegakan diagnosisnya. Tahap Treatment, yaitu berdasarkan diagnosis pasien dimasukan dalam program perawatan dan therapi.
3. Tahap Inspection, yaitu secara continue diobservasi dan dibandingkan pengaruh serta respon pasien atas pengobatan.
4. Tahap Control, yaitu setelah dianalisa kondisinya, pasien dipulangkan. pengobatan diubah atau diteruskan, namun dapat juga kembali ke proses untuk didiagnosa ulang.

 

• Prosedur Pelayanan Rawat Inap di Rumah Sakit

1. Dokter menganjurkan pasien untuk rawat inap dan membuatkan form Permintaan Rawat Inap.
2. Perawat memberikan form Permintaan Rawat Inap dan mengarahkan keluarga/penanggungjawab pasien untuk mendaftarkan pasien rawat inap ke Admission/Pendaftaran Rawat Inap.
3. Untuk pasien yang masuk melalui IGD, petugas pendaftaran rawat inap menanyakan Kartu Berobat pasien (untuk pasien lama) atau menginput data/identitas pasien  dengan lengkap (untuk pasien baru).

 

• Alur proses pelayanan pasien unit rawat inap akan mengikuti alur sebagai berikut :

1. Bagian Penerimaan Pasien (Admission Departement)
2. Ruang Perawatan
3. Bagian Administrasi dan Keuangan

 

Untuk Pasien Umum (Non Asuransi)

1. Pasien menyerahkan form permintaan rawat inap dari Poliklinik/IGD.
2. Admission menerangkan tarif kamar dan jasa Rawat Inap secara jelas kepada pasien.
3. Apabila sudah ada kesepakatan dari keluarga/penanggungjawab pasien, maka receptionist memberikan form “General Consent” dan atau “Informed Consent” kepada keluarga/penanggung-jawab pasien untuk diisi dan ditanda tangani.
4. Admission meminta jaminan rawat inap kepada keluarga/penanggungjawab pasien berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
5. Setelah form “General Consent” dan atau “Informed Consent” diisi dan ditanda tangani oleh pasien, pasien diarahkan untuk kembali ke poliklinik/IGD dan menunggu berkas Rekam Medis yang diantarkan oleh Petugas Rekam Medis kepada perawat.
6. Admission menginformasikan ke bagian rawat inap mengenai kamar yang akan dipergunakan pasien guna mempersiapkan segala kelengkapan dan fasilitasnya.
7. Pasien diantar oleh perawat Poliklinik/IGD pasien ke ruangan rawat inap yang telat dipersiapkan.

 

Untuk Pasien dengan Menggunakan Asuransi

1. Pasien menyerahkan form permintaan rawat inap dari Poliklinik/IGD.
2. Admission menanyakan kepemilikan asuransi kesehatan yang dimiliki pasien
3. Meminta lembar jaminan dan photo copy kartu asuransi.
4. Meminta pasien melengkapi persyaratan lainnya yang berhubungan dengan tagihan asuransi yang dimiliki.
5. Admission memberikan form “General Consent” dan atau “Informed Consent” kepada keluarga/penanggung-jawab pasien untuk diisi dan ditanda tangani.
6. Admission mencetak SEP (Surat Eligibilitas Peserta) khusus peserta JKN untuk kelengkapan dokumen administrasi.
7. Bila syarat adiminstrasi belum lengkap, keluarga/penanggung-jawab pasien diberi waktu maksimal 2×24 jam untuk memenuhi persyaratannya (selama pasien rawat inap). Jika tidak dipenuhi, pasien dianggap UMUM.
8. Admission akan menentukan dan memberitahu keluarga/penanggung-jawab pasien tentang kamar yang akan ditempati oleh pasien sesuai dengan jatah kelas yang telah ditentukan asuransi yang terkait, dengan mengelompokan Dewasa (Pria / Wanita) dan atau Anak.
9. Bila pasien meminta untuk naik kelas perawatan (kecuali peserta JKN (BPJS/KJS/KIS/Jamkesda/Jamkesmas)), maka Admission akan memberikan “Surat Pernyataan Kesediaan Pembayaran Selisih Biaya” untuk diisi dan ditandatangani oleh pasien/keluarga pasien.
10. Admission meminta jaminan rawat inap kepada keluarga/penanggungjawab pasien (khusus kepada pasien yang minta naik kelas perawatan) berupa KTP/SIM atau tanda pengenal lainnya.
11. Setelah form “Surat Pernyataan kesediaan Pembayaran Selisih Biaya“ diisi dan ditanda tangani oleh keluarga / penanggungjawab pasien (khusus pasien yang minta naik kelas perawatan), pasien diarahkan untuk kembali ke poliklinik/UGD dan menunggu berkas Rekam Medis yang diantarkan oleh Petugas Rekam Medis kepada perawat Poliklinik/IGD.
12. Admission menginformasikan ke bagian rawat inap mengenai kamar yang akan dipergunakan pasien guna mempersiapkan segala kelengkapan dan fasilitasnya.
13. Pasien diantar oleh perawat Poliklinik/IGD pasien ke ruangan rawat inap yang telat dipersiapkan.

 

 

Daftar Pustaka

Adikoesoemo, Suparto. 2003. Manajemen Rumah Sakit. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Aditama, Yoga Tjandra. 2006. Manajemen Administrasi Rumah Sakit, Edisi 2. Jakarta: UIPress.

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Pelayanan Rawat Jalan yang Baik

1. Pengertian Pelayanan Rawat Jalan

• Menurut Faste (1998), Pelayanan rawat jalan adalah satau bentuk dari pelayanan kedokteran yang secara sederhana. Pelayanan kedokteran yang sederhana. Pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam rawat inap (Hospitalization).
• Pelayanan rawat jalan adalah salah satu bentuk dari pelayanan kedokteran. Secara sederhana yang dimaksud dengan perawatan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan untuk pasien tidak dalam bentuk rawat inap (Azwar,1998).
• Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 66/Menkes/II/1987 yang dimaksud pelayanan rawat jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit, untuk keperluaan observasi diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainya tanpa tinggal diruang rawat inap dan pelayanan rawat jalan adalah 8 pelayanan yang diberikan di unit pelaksanaan fungsional rawat jalan terdiri dari poliklinik umum dan poliklinik spesialis serta unit gawat darurat.

 

2. Tujuan Pelayanan Rawat Jalan

Tujuan dari pelayanan rawat jalan adalah mengupayakan kesembuhan dan pemulihan pasien secara optimal melalui prosedur dan tindakan yang dapat dipertanggung jawabkan (Standart pelayanan Rumah sakit, dirjen yanmed depkes RI thn 1999).

Sedangkan Fungsi dari pelayanan rawat jalan adalah sebagai tempat konsultasi, penyelidikan, pemeriksaan dan pengobatan pasien oleh dokter ahli dibidang masing-masing yang disediakan untuk pasien yang membutuhkan waktu singkat untuk penyembuhannya atau tidak memerlukan pelayanan perawatan.

 

3. Standar Pelayanan Rawat Jalan

Berdasarkan Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, standar minimal rawat jalan adalah sebagai berikut:

• Dokter yang melayani pada Poliklinik Spesialis harus 100 % dokter spesialis.
• Rumah sakit setidaknya harus menyediakan pelayanan klinik anak, klinik penyakit dalam, klinik kebidanan, dan klinik bedah.
• Jam buka pelayanan adalah pukul 08.00 – 13.00 setiap hari kerja, kecuali hari Jumat pukul 08.00 – 11.00.
• Waktu tunggu untuk rawat jalan tidak lebih dari 60 menit.
• Kepuasan pelanggan lebih dari 90 %.

 

4. Indikator terkait Pelayanan Rawat Jalan yang Baik

Mutu pelayanan unit rawat jalan (poliklinik) dapat memberikan persepsi tingkat mutu rumah sakit secara keseluruhan bagi pelanggan, karena diasumsikan kontak pertama pelanggan dengan rumah sakit adalah melalui unit rawat jalan, sehingga mutu unit rawat jalan harus di desain sedemikian rupa oleh rumah sakit agar mampu mewujudkan kepuasaan pelanggan.

Indikator utama untuk mengetahui mutu pelayanan rumah sakit adalah kepuasan pasien. Pelayanan yang baik dari suatu rumah sakit akan membuktikan bahwa rumah sakit tersebut bermutu baik. Kepuasan pasien merupakan penilaian pasien setelah merasakan pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh petugas kesehatan dibandingkan dengan harapan pasien. Kualitas pelayanan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam usaha menciptakan kepuasan konsumen. Pelayanan berkualitas dalam konteks pelayanan di rumah sakit berarti memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya didasarkan pada standar kualitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sehingga dapat memperoleh kepuasan yang akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan pasien dan keluarganya terhadap rumah sakit (Sabarguna, 2004).

Kinerja dan service quality yang tinggi merupakan faktor terpenting tercapainya kepuasan pasien. Service quality merupakan konsep pengukuran kualitas pelayanan yang terdiri dari lima dimensi yaitu kehandalan (reliability), ketanggapan (responsiveness), keyakinan atau jaminan (assurance), perhatian (empathy) dan tampilan fisik atau berwujud (tangibles). Berdasarkan lima dimensi tersebut akan diketahui terjadi atau tidak gap (kesenjangan), ada tidaknya pengaruh dari lima dimensi kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien dan juga dapat diketahui dimensi kualitas pelayanan yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pasien (Tjiptono, 2004).

 

5. Prinsip-prinsip Pelayanan Rawat Jalan Yang Baik

Jenis pelayanan rawat jalan di rumah sakit secara umum dapat dibedakan atas 4 macam yaitu :

• Pelayanan gawat darurat (emergency services) yakni untuk menangani pasien yang butuh pertolongan segera dan mendadak.
• Pelayanan rawat jalan paripurna (comprehensive hospital outpatient services) yakni yang memberikan pelayanan kesehatan paripurna sesuai dengan kebutuhan pasien.
• Pelayanan rujukan (referral services) yakni hanya melayani pasien-pasien rujukan oleh sarana kesehatan lain. Biasanya untuk diagnosis atau terapi, sedangkan perawatan selanjutnya tetap ditangani oleh sarana kesehatan yang merujuk.
• Pelayanan bedah jalan (ambulatory surgery services) yakni memberikan pelayanan bedah yang dipulangkan pada hari yang sama.

Sama halnya dengan berbagai pelayanan kesehatan lainnya, maka salah satu syarat pelayanan rawat jalan yang baik adalah pelayanan yang bermutu. Karena itu untuk dapat menjamin mutu pelayanan rawat jalan tersebut, maka program menjaga mutu pelayanan rawat jalan perlu pula dilakukan.

Untuk ini diperhatikan bahwa sekalipun prinsip pokok  program menjaga mutu pada pelayanan rawat jalan tidak banyak berbeda dengan berbagai pelayanan kesehatan lainnya, namun karena pada pelayanan rawat jalan ditemukan beberapa ciri khusus, menyebabkan penyelenggaraan program menjaga mutu pada pelayanan rawat jalan tidaklah semudah yang diperkirakan, ciri-ciri khusus yang dimaksud adalah:

1. Sarana, prasarana serta jenis pelayanan rawat jalan sangat beraneka ragam, sehingga sulit merumuskan tolak ukur yang bersifat baku.
2. Tenaga pelaksana bekerja pada sarana pelayanan rawat jalan umumnya terbatas, sehingga di satu pihak tidak dapat dibentuk suatu perangkat khusus yang diserahkan tanggung jawab penyelenggara program menjaga mutu, dan pihak lain, apabila beban kerja terlalu besar, tidak memiliki cukup waktu untuk menyelengarakan program menjaga mutu.
3. Hasil pelayanan rawat jalan sering tidak diketahui, ini disebabkan karena banyak dari pasien tidak datang lagi ke klinik.
4. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan adalah penyakit yang dapat sembuh sendiri, sehingga penilaian yang objektif sulit dilakukan.
5. Beberapa jenis penyakit yang datang ke sarana pelayanan rawat jalan adalah mungkin penyakit yang telah berat dan bersifat kronis, sehingga menyulitkan pekerjaan penilaian.
6. Beberapa jenis penyakit yang datang berobat datang kesarana pelayanan rawat jalan mungkin jenis penyakit yang penanggulangannya sebenarnya berada di luar kemampuan yang dimiliki. Keadaan yang seperti ini juga akan menyulitkan pekerjaan penilaian.
7. Rekam medis yang dipergunakan pada pelayanan rawat jalan tidak selengkap rawat inap, sehingga data yang diperlukan untuk penilaian tidak lengkap
8. Perilaku pasien yang datang kesarana pelayanan rawat jalansukar dikontrol, dan karenanya sembuh atau tidaknya suatu penyakit yang dalami tidak sepenuhnya tergantung dari mutu pelayanan yang diselenggarakan.

 

 

Referensi:

Keputusan Menteri kesehatan Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Keputusan Menteri Kesehatan No.66/ Menkes / II / 1987/ Pengertian Pelayanan Rawat Jalan

Sabarguna, B. S. 2004. Quality Assurance Pelayanan Rumah Sakit. Edisi Kedua. Yogyakarta: Konsorsium Rumah Sakit Islam Jateng-DIY.

PELAYANAN GAWAT DARURAT YANG BAIK

TUGAS ONLINE 1

FITRIA RAHMI

NIM: 2016 030 1078

1. Pengertian

Pelayanan gawat darurat merupakan pelayanan utama di setiap rumah sakit karena merupakan pelayanan yang sifatnya emergency/darurat. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kedokteran yang di butuhkan segera oleh pasien untuk menyelamatkan kehidupannya. Unit yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat yaitu unit gawat darurat (UGD).

Unit gawat darurat (UGD) adalah layanan yang disediakan untuk kebutuhan pasien yang dalam kondisi gawat darurat dan harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan darurat yang cepat. Sistem pelayanan yang diberikan menggunakan sistem triage, dimana pelayanan diutamakan bagi pasien dalam keadaan darurat (emergency) bukan berdasarkan antrian.

2. Tujuan

Berdasarkan definisi dari pelayanan gawat darurat maka tujuan dari pelayanan tersebut yaitu untuk memberikan pertolongan pertama bagi pasien yang datang dan menghindari berbagai resiko seperti kematian, menanggulangi korban kecelakaan, atau bencana lainnya yang langsung membutuhkan tindakan. Selain tujuan umum tersebut adapun tujuan utama dari pelayanan gawat darurat yaitu :

1. Memberikan pelayanan komunikatif, cepat dan tepat selama 24 jam terus  menerus
2. Tercapainya suatu pelayanan kesehatan yang optimal, terarah dan terpadu bagi setiap anggota masyarakat  yang berada dalam keadaan gawat darurat
3. Mencegah kematian dan cacat pada pasien gawat darurat sehingga dapat hidup dan berfungsi kembali dalam masyarakat sebagaimana mestinya.
4. Menerima dan merujuk pasien gawat darurat melalui sistem rujukan untuk memperoleh penanganan yang lebih
5. Menanggulangi korban bencana

3. Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

Rumah Sakit harus memiliki Standar  Instalasi Gawat Darurat sehingga dapat memberikan pelayanan dengan respon cepat dan penanganan yang tepat.

Standar 1 :  Falsafah dan Tujuan

Instalasi / Unit Gawat Darurat dapat memberikan pelayanan gawat darurat kepada masyarakat yang menderita penyakit akut dan mengalami kecelakaan, sesuai dengan standar.

Kriteria :

1. Rumah Sakit menyelenggarakan pelayanan gawat darurat secara terus menerus selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu.
2. Ada instalasi / unit Gawat Darurat yang tidak terpisah secara fungsional dari unit-unit pelayanan lainnya di rumah sakit.
3. Ada kebijakan / peraturan / prosedur tertulis tentang pasien yang tidak tergolong akut gawat akan tetapi datang untuk berobat di Instalasi / Unit Gawat Darurat.
4. Adanya evaluasi tentang fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
5. Penelitian dan pendidikan akan berhubungan dengan fungsi instalasi / Unit Gawat Darurat dan kesehatan masyrakat harus diselenggarakan.

Standar 2 :  Administrasi Dan Pengelolaan

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus dikelola dan diintegrasikan dengan Instalasi / Unit Lainnya di Rumah Sakit.

Kriteria :

1. Ada dokter terlatih sebagai kepala Instalasi / Unit Gawat Darurat yang bertanggungjawab atas pelayanan di Instalasi / Unit Gawat Darurat.
2. Ada Perawat sebagai penganggungjawab pelayanan keperawatan gawat darurat.
3. Semua tenaga dokter dan keperawatan mampu melakukan teknik pertolongan hidup dasar (Basic Life Support).
4. Ada program penanggulangan korban massal, bencana (disaster plan)terhadap kejadian di dalam rumah sakit ataupun di luar rumah sakit.
5. Semua staf / pegawai harus menyadari dan mengetahui kebijakan dan tujuan dari unit.
   Pengertian : Meliputi kesadaran sopan santun, keleluasaan pribadi (privacy), waktu tunggu, bahasa, perbedaan rasial / suku, kepentingan konsultasi dan bantuan sosial serta bantuan keagamaan.
6. Ada ketentuan tertulis tentang manajemen informasi medis (prosedur) rekam medik.
7. Semua pasien yang masuk harus melalui Triase. Pengertian : Bila perlu triase dilakukan sebelum indentifikasi.
8. Triase harus dilakukan oleh dokter atau perawat senior yang berijazah / berpengalaman.
9. Triase sangat penting untuk penilaian kegawat daruratan pasien dan pemberian pertolongan / terapi sesuai dengan derajat kegawatdaruratan yang dihadapi.
10. Petugas triase juga bertanggungjawab dalam organisasi dan pengawasan penerimaan pasien dan daerah ruang tunggu.
11. Rumah Sakit yang hanya dapat memberi pelayanan terbatas pada pasien gawat darurat harus dapat mengatur untuk rujukan ke rumah sakit lainnya.

Kriteria :

• Ada ketentuan tertulis indikasi tentang pasien yang dirujuk ke rumah sakit lainnya.
• Ada ketentuan tertulis tentang pendamping pasien yang di transportasi.
• Pasien dengan kegawatan yang mengancam nyawa harus selalu diobservasi dan dipantau oleh tenaga terampil dan mampu.

Pengertian :

Pemantauan terus dilakukan sewaktu transportasi ke bagian lain dari rumah sakit atau rumah sakit yang satu ke rumah sakit yang lainnya dan pasien harus didampingi oleh tenaga yang terampil dan mampu memberikan pertolongan bila timbul kesulitan. Umumnya pendamping seorang dokter.

1. Tenaga cadangan untuk unit harus diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan.

Kriteria :

• Ada jadwal jaga harian bagi konsulen, dokter dan perawat serta petugas non medis yang bertugas di UGD.

1. Pelayanan radiologi, hematologi, kimia, mikrobiologi dan patologi harus diorganisir / diatur sesuai kemampuan pelayanan rumah sakit.
2. Ada pelayanan transfusi darah selama 2 jam.
3. Ada ketentuan tentang pengadaan peralatan obat-obatan life saving, cairan infus sesuai dengan stándar dalam Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat Depkes yang berlaku.
4. Pasien yang dipulangkan harus mendapat petunjuk dan penerangan yang jelas mengenai penyakit dan pengobatan selanjutnya.
5. Rekam Medik harus disediakan untuk setiap kunjungan.

Pengertian :

• Sistem yang optimum adalah bila rekam medik unit gawat darurat menyatu dengan rekam medik rumah sakit. Rekam medik harus dapat melayani selama 24 jam.
• Bila hal ini tidak dapat diselenggarakan setiap pasien harus dibuatkan rekam medik sendiri. Rekam medik untuk pasien minimal harus mencantumkan :
• Tanggal dan waktu datang.
• Catatan penemuan klinik, laboratorium, dan radiologik.
• Pengobatan dan tindakan yang jelas dan tepat serta waktu keluar dari unit gawat darurat.
• Identitas dan tanda tangan dari dokter yang menangani.
• Ada bagan / struktur organisasi tertulis disertai uraian tugas semua petugas lengkap dan sudah dilaksanakan dengan baik.

Standar 3 :  Staf Dan Pimpinan

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus dipimpin oleh dokter, dibantu oleh tenaga medis keperawatan dan tenaga lainnya yang telah mendapat pelatihan penanggulangan gawat darurat (PPGD).

Kriteria :

1. Jumlah, jenis dan kualifikasi tenaga yang tersedia di Instalasi / Unit Gawat Darurat harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
2. Unit harus mempunyai bagan oranisasi (organ – organ) yang dapat menunjukkan hubungan antara staf medis, keperawatan, dan penunjang medis serta garis otoritas, dan tanggung jawab.
3. Instalasi / Unit Gawat Darurat harus ada bukti tertulis tentang pertemuan staf yang dilakukan secara tetap dan teratur membahas masalah pelayanan gawat dan langkah pemecahannya.
4. Rincian tugas tertulis sejak penugasan harus selalu ada bagi tiap petugas.
5. Pada saat mulai diterima sebagai tenaga kerja harus selalu ada bagi tiap petugas.
6. Harus ada program penilaian untuk kerja sebagai umpan balik untuk seluruh staf No. Telp. petugas.
7. Harus ada daftar petugas, alamat dan nomor telepon.

STANDAR 4 :  FASILITAS DAN PERALATAN

Fasilitas yang disediakan di instalaasi / unit gawat darurat harus menjamin efektivitas dan efisiensi bagi pelayanan gawat darurat dalam waktu 24 jam, 7 hari seminggu secara terus menerus.

Kriteria :

1. Di Instalasi gawat darurat harus ada petunjuk dan informasi yang jelas bagi masyarakat sehingga menjamin adanya kemudahan, kelancaran dan ketertiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Letak unit / instalasi harus diberi petunjuk jelas sehingga dapat dilihat dari jalan di dalam maupun di luar rumah sakit.
3. Ada kemudahan bagi kendaraan roda empat dari luar untuk mencapai lokasi instalasi / UGD di rumah sakit, dan kemudahan transportasi pasien dari dan ke UGD dari arah dalam rumah sakit.
4. Ada pemisahan tempat pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kondisi penyakitnya.
5. Daerah yang tenang agar disediakan untuk keluarga yang berduka atau gelisah.
6. Besarnya rumah sakit menentukan perlu tidaknya :

• Ruang penyimpanan alat steril, obat cairan infus, alat kedokteran serta ruang penyimpanan lain.
• Ruang kantor untuk kepala staf, perawat, dan lain-lain.
• Ruang pembersihan dan ruang pembuangan.
• Ruang rapat dan ruang istirahat.
• Kamar mandi.

7. Ada sistem komunikasi untuk menjamin kelancaran hubungan antara unit gawat darurat dengan :

• Unit lain di dalam dan di luar rumah sakit terkait.
• RS dan sarana kesehatan lainnya.

• Pelayanan ambulan.
• Unit pemadam kebakaran.
• Konsulen SMF di UGD.
• Harus ada pelayanan radiologi yang di organisasi dengan baik serta lokasinya berdekatan dengan unit gawat darurat.

Pengertian :

Pelayanan radiologi haarus dapat dilakukan di luar jam kerja. Pelayanan radiologi sangat penting dan dalam unit yang besar harus terletak di dalam unit. Harus tersedia untuk membaca foto untuk akomodasi staf radiologi.

• Tersedianya alat dan obat untuk Life Saving sesuai dengan standar pada Buku Pedoman Pelayanan Gawat Darurat yang berlaku.

STANDAR 5 :  KEBIJAKAN DAN PROSEDUR

Harus ada kebijakan dan prosedur pelaksanaan tertulis di unit yang selalu ditinjau dan disempurnakan (bila perlu) dan mudah dilihat oleh seluruh petugas.

Kriteria :

1. Ada petunjuk tertulis / SOP untuk menangani :
2. Kasus perkosaan
3. Kasus keracunan missal
4. Asuransi kecelakaan
5. Kasus dengan korban missal
6. Kasus lima besar gawat darurat murni (true emergency)sesuai dengan data morbiditas instalasi/unit gawat darurat
7. Kasus kegawatan di ruang rawat
8. Ada prosedur media tertulis yang antara lain berisi :
9. Tanggungjawab dokter
10. Batasan tindakan medis
11. Protokolmedis untuk kasus-kasus tertentu yang mengancam jiwa
12. Ada prosedur tetap mengenai penggunaan obat dan alat untuk life saving sesuai dengan standar.
13. Ada kebijakan dan prosedur tertulis tentang ibu dalam proses persalinan normal maupun tidak normal.

STANDAR 6 :  PENGEMBANGAN STAF DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Instalasi / Unit Gawat Darurat dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan pelatihan (in service training) dan pendidikan berkelanjutan bagi petugas.

Kriteria :

1. Ada program orientasi / pelatihan bagi petugas baru yang bekerja di unit gawat darurat.
2. Ada program tertulis tiap tahun tentang peningkatan ketrampilan bagi tenaga di Instalasi / Unit Gawat Darurat.
3. Ada latihan secara teratur bagi petugas Instalasi / Unit Gawat Darurat dalam keadaan menghadapi berbagai bencana (disaster).
4. Ada program tertulis setiap tahun bagi peningkatan ketrampilan dalam bidang gawat darurat untuk pegawai rumah sakit dan masyarakat.

Standar 7 :   Evaluasi Dan Pengendalian Mutu

Ada upaya secara terus menerus menilai kemampuan dan hasil pelayanan instalasi/unit gawat darurat.

Kriteria :

1. Ada data dan informasi mengenai :
2. Jumlah kunjungan
3. Kecepatan pelayanan (respon time)
4. Pola penyakit / kecelakaan (10 terbanyak)
5. Angka kematian

Instalasi / Unit Gawat Darurat harus menyelenggarakan evaluasi terhadap pelayanan kasus gawat darurat sedikitnya satu kali dalam setahun.

UGD yang baik harus memiliki Triage yang baik

Triage mempunyai arti menyortir atau memilih. Dirancang untuk menempatkan pasien yang tepat diwaktu yang tepat dengan pemberi pelayanan  yang tepat. Triage merupakan suatu proses khusus memilah pasien berdasar beratnya cedera atau penyakit dan menentukan jenis perawatan gawat darurat serta transportasi. Dan merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang pengelolaan.

Dalam Triage tidak ada standard nasional baku, namun ada 2 sistem yang dikenal, yaitu:

1. METTAG (Triage tagging system).

Sistem METTAG merupakan suatu pendekatan untuk memprioritisasikan tindakan.

• Prioritas Nol (Hitam) :

1. Mati atau jelas cedera fatal.
2. Tidak mungkin diresusitasi.

• Prioritas Pertama (Merah) :

Cedera berat yang perlukan tindakan dan transport segera.

1. gagal nafas,
2. cedera torako-abdominal,
3. cedera kepala / maksilo-fasial berat,
4. shok atau perdarahan berat,
5. luka bakar berat

• Prioritas Kedua (Kuning) :

Cedera yang dipastikan tidak akan mengalami ancaman jiwa dalam waktu dekat :

1. cedera abdomen tanpa shok,
2. cedera dada tanpa gangguan respirasi,
3. fraktura mayor tanpa shok,
4. cedera kepala / tulang belakang leher,
5. luka bakar ringan.

• Prioritas Ketiga (Hijau) :

Cedera minor yang tidak membutuhkan stabilisasi segera :

1. cedera jaringan lunak,
2. fraktura dan dislokasi ekstremitas,
3. cedera maksilo-fasial tanpa gangguan jalan nafas,
4. gawat darurat psikologis.

Sistem METTAG atau pengkodean dengan warna sistem tagging yang sejenis, bisa digunakan sebagai bagian dari Penuntun Lapangan START.

2. Sistem triase Penuntun Lapangan  START (Simple Triage And Rapid Transportation).

Penuntun Lapangan START memungkinkan penolong secara cepat mengidentifikasikan korban yang dengan risiko besar akan kematian segera atau apakah tidak memerlukan transport segera.

Penuntun Lapangan START dimulai dengan penilaian pasien 60 detik, meliputi pengamatan terhadap ventilasi, perfusi, dan status mental. Hal ini untuk memastikan kelompok korban :

1. perlu transport segera / tidak
2. tidak mungkin diselamatkan
3. mati

 

SISTEM TRIASE

• Non Bencana : Memberikan pelayanan terbaik pada pasien secara individu.
• Bencana / Korban Berganda : Memberikan pelayanan paling efektif untuk sebanyak mungkin pasien

Prinsip dari triage yang baik :

1. Triase harus cepat dan tepat

Kemampuan untuk merespon secara cepat, terhadap keadaan yang menganca nyawa merupakan suatu yang sangan penting pada bagian kegawatdaruratan

2. Pemeriksaan harus adekuat dan akurat

Akurasi keyakinan dan ketangkasan merupakan suatu element penting pada proses pengkajian

3. Keputusan yang diambil berdasarkan pemeriksaan

Keamanan dan keefektifan perawatan pasien hanya dapat direncanakan jika ada informasi yang adekuat dan data yang akurat

4. Memberikan intervensi berdasarkan keakutan kondisi

Tanggungjawab utama dari perawat triase adalah untuk mengkaji dan memeriksa secara akurat pasien, dan memberikan perawatan yang sesuai pada pasien, termasuk intervensi terapiutik, prosedur diagnostic, dan pemeriksaan pada tempat yang tepat untuk perawatan

5. Kepuasan pasien tercapai

• Perawat triase harus melaksanakan prinsip diatas untuk mencapai kepuasan pasien

• Perawat triase menghindari penundaan perawatan yang mungkin akan membahayakan kesehatan pasien atau pasien yang sedang kritis

• Perawat triase menyampaikan support kepada pasien, keluarga pasien, atau teman

(Department Emergency Hospital Singapore, 2009)

DAFTAR PUSTAKA

Keputusan Menteri Kesehatan No. 856/ Menkes/ SK/IX/2009 tentang Standar Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

http://www.djemari.org/2010/11/pelayanan-gawat-darurat-emergency-care.htmlhttp://bunda.co.id/rsiabundajakarta/unit-gawat-darurat-24-jam/

THIS IS FITRIA RAHMI’S BLOG

Thank you for visit ^^